WanitaIndonesianews.com, JAKARTA– Sejak 1 Maret 2024, pasien dengan kanker payudara stadium dini untuk jenis tertentu seharusnya sudah bisa mengakses trastuzumab melalui program JKN. Namun, hingga hari ini, harapan kesembuhan masih sebatas harapan.

 

Hal ini menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Seminar HIFDI dengan tema “Akses Pengobatan Kanker di JKN: Menciptakan Birokrasi yang Berpihak pada Pemenuhan Hak Pasien.”

Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI), pada Jumat, 16/08/2024 menyelenggarakan FGD
yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI), dan organisasi pasien Cancer
Information and Support Center (CISC).Tujuannya adalah mendiskusikan permasalahan akses pengobatan kanker serta mengeksplorasi solusi-solusi yang efektif dalam meningkatkan akses serta kualitas penatalaksanaan kanker di Indonesia, khususnya dalam program JKN.

Ketua HIFDI, Dr. Zaenal Abidin, SH, MH mengatakan  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/2197/ 2023 Tentang Formularium Nasional (Fornas), telah memasukkan kembali obat kanker trastuzumab dalam daftar Fornas 2024 yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Namun faktanya, hingga kini obat tersebut masih sulit diakses oleh pasien kanker.

“Disinilah pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memperbaiki akses dan kualitas pengobatan kanker. Karena banyak pasien kanker yang mengeluh kesulitan mendapatkan obat kanker terutama trastuzumab meski obat tersebut sudah ada di Fornas dan tercantum dalam katalog,” ungkapnya saat membuka acara diskusi yang digelar di kantor IDI.

Ditambahkannya , saat ini kanker menjadi salah satu prioritas layanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah di samping jantung, stroke dan urologi (KJSU). Jika pencegahan di sektor hulu tidak dikuatkan, maka ke  depan jumlah  penderita kanker di negeri ini bakal semakin bertambah.

Diskusi kemudian dimoderatori oleh Dr. Putro S. Muhammad, CEFHLM, Sekretaris Jenderal HIFDI, yang memimpin sesi tanya jawab dan memastikan jalannya diskusi tetap fokus dan produktif.

Aryanthi Baramuli Putri, pendiri dan ketua Cancer Information and Support Center (CISC), menambahkan  pihaknya sangat mengapresiasi Pemerintah yang terus berupaya meningkatkan
akses pengobatan kanker.

“Kasus kanker terbanyak adalah kanker payudara, dan kami sangat berharap agar Pemerintah segera memberikan solusi seperti trastuzumab. Saat peraturan Menteri Kesehatan dikeluarkan yang menyatakan trastuzumab dijamin untuk kanker payudara stadium dini, pasien sangat menaruh harapan besar untuk bisa mendapatkan obat yang sangat dibutuhkan. Sayangnya, hingga saat ini hak mereka belum bisa diwujudkan; obat masih belum bisa diakses,” tuturnya.

Menurut laporan Global Burden of Cancer Study (Globocan) dari World Health Organization
(WHO), terdapat 408.661 kasus kanker di Indonesia pada 2022. Kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak ditemukan di Indonesia dan menjadi penyebab kematian kanker tertinggi, yakni 9,3%.

Trastuzumab adalah pengobatan standar sejak lebih dari satu dekade lalu untuk kanker
payudara jenis HER2+ yang terjadi pada satu dari lima pasien kanker payudara.

Meskipun jenis kanker ini tumbuh lebih cepat dan banyak menyerang pasien berusia muda, apabila diobati sejak stadium dini dengan baik, harapan kesembuhannya tinggi. Oleh sebab itulah, ketika
diputuskan bahwa Pemerintah akhirnya menjamin trastuzumab untuk kanker payudara stadium dini, pasien kanker menaruh harapan kesembuhan yang sangat besar. Sayangnya, kendala birokrasi mengaburkan harapan pasien.

Hal serupa juga disampaikan Ketua POI, Dr. dr. Cosphiadi Irawan, SpPD-KHOM. Menurutnya  penatalaksanaan kanker membutuhkan kerja sama multidisiplin dan harus dilakukan secara komprehensif.

“WHO melalui Global Breast Cancer Initiative menargetkan 60% pasien kanker payudara terdiagnosis sejak stadium dini, diagnosis ditegakkan maksimal 60 hari, dan setidaknya 80% pasien mendapatkan akses terhadap pengobatan yang sesuai standar medis,” jelas Dr. Cosphiadi.

Sementara, Dr. Dyah Agustina Waluyo melanjutkan penting untuk diingat bahwa akses terhadap obat-obatan yang dapat menyelamatkan nyawa seperti trastuzumab bukanlah sebuah kemewahan, melainkan hak yang harus diterima oleh setiap pasien.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti MSc., PhD, mengapresiasi
kegiatan yang diadakan oleh HIFDI.

Dikatakannya  BPJS menunjukkan kepedulian mendalam terhadap kesehatan masyarakat Indonesia.

“Semua pihak harus bergotong-royong dalam menjaga kesehatan dan kesadaran bahwa kesehatan memerlukan biaya,” ujar Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti.

 Prof Ali  Gufron menambahkan BPJS sangat berkomitmen untuk mendengarkan dan mencari solusi, meskipun tantangan utamanya terkait kebijakan dan bukti ilmiah. Dalam pertemuan tersebut, ia juga menyampaikan hasil dari metaanalisis koheren dan menerima saran dari Dr. Djumhana untuk mengadakan pertemuan lanjutan guna mencari solusi.

Dr. Djumhana mengungkapkan harapannya agar obat-obat terbaik dari Amerika atau Eropa

segera tersedia di Indonesia untuk mencegah pasien mencari pengobatan di Singapore. Ia
menjelaskan pentingnya memasukkan obat-obat tersebut ke dalam sistem jaminan kesehatan
nasional agar menjadi cost-effective dan tercantum dalam e-catalog BPJS Kesehatan. Proses ini melibatkan perhitungan cost-effectiveness yang harus berada di bawah ambang batas yang ditentukan oleh Formularium Nasional (Fornas) Kemenkes.

Dr. Djumhana mengajak untuk melakukan studi dampak anggaran di Indonesia guna memastikan harga obat dapat ditekan dan memenuhi standar cost-effectiveness. Ia menegaskan bahwa obat untuk kanker payudara stadium awal hanya akan diterima jika diberikan dengan benar dan didasarkan pada penilaian multidisiplin, termasuk oleh radiolog yang melakukan CT Scan dan pemeriksaan lainnya untuk menentukan stadium penyakit.

Dr. Anton dari Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (PERABOI) mengungkapkan kekhawatirannya terkait penanganan kanker payudara stadium awal dengan HER2 (+),
khususnya mengenai obat trastuzumab.

Meskipun trastuzumab sudah dicakup dalam
Formularium Nasional (Fornas) 2023, BPJS hingga saat ini belum memberikan akses obat
tersebut.

Dr. Anton mempertanyakan alasan di balik keputusan ini, mengingat bahwa secara
legal formal Fornas 2023 menyetujui penggunaan trastuzumab untuk kanker payudara stadium
awal hingga 18 kali. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pedoman internasional yang
tidak mengadopsi trastuzumab untuk pengobatan kanker payudara HER2 (+), sehingga
argumentasi bahwa ada penelitian yang meragukan efektivitas obat tersebut tidak dapat
diterima.

Dr. dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B, Sp.BTKV, menyampaikan bahwa tingginya angka
kematian akibat kanker di Indonesia, dengan tingkat kelangsungan hidup hanya 30% dan angka kematian mencapai 70%, menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan diagnosis dini dan aksesibilitas layanan kesehatan.

Setiap tahunnya, Indonesia menghadapi sekitar 400.000 kasus kanker baru, yang semakin diperparah oleh faktor-faktor seperti paparan karsinogenik, gaya hidup tidak sehat, faktor genetik, dan dampak keterlambatan pengobatan selama pandemi COVID-19.

Dengan perkiraan bahwa jumlah penderita kanker akan terus meningkat seiring bertambahnya usia harapan hidup yang kini mencapai lebih dari 70 tahun, diperlukan
pendekatan tim medis yang komprehensif, teknologi yang lebih canggih, dan pemerataan
layanan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk di pedesaan, untuk mencegah “ledakan” kasus
kanker di masa depan.

Di tengah upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan JKN, masih banyak area untuk perbaikan.

Pelayanan publik yang terpusat pada pemenuhan hak pasien serta kolaborasi antara para pemangku kepentingan akan mempercepat upaya memberikan pelayanan kanker paripurna dengan pendekatan multidisiplin, sesuai dengan
standar penatalaksanaan agar hasilnya pun optimal baik bagi pasien, dokter, maupun investasi kesehatan.

Menuntaskan masalah trastuzumab agar bisa diakses pasien kanker payudara stadium dini adalah salah satunya.