Wanitaindonesianews.com, BANDUNG–Anggota legislatif Melly Goeslaw terus gencar mendengarkan aspirasi masyarakat di Jawa Barat. Anggota MPR RI sekaligus anggota DPR RI Komisi I dan anggota BKSAP ini baru saja hadir pada kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat bertema “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan” yang diselenggarakan di Daerah Pemilihan Jawa Barat I, mencakup Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Kegiatan ini diinisiasi sebagai ruang dialog terbuka antara masyarakat dan perwakilan legislatif untuk membahas isu-isu ekonomi.
Acara yang digelar di GGM (Gelanggang Generasi Muda) ini dihadiri oleh pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda kreatif, hingga perwakilan komunitas ekonomi lokal.
Pada kesempatan ini, Melly Goeslaw memberikan pandangan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah,
pelaku industri kreatif, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang inklusif.
“Ekonomi kerakyatan itu bukan hanya tentang angka. Ini tentang keadilan
dan keberpihakan terhadap rakyat kecil, yang selama ini menjadi tulang
punggung bangsa,” ujar Melly dalam sesi diskusi.
Acara diskusi berlangsung meriah karena sejumlah peserta yang hadir sangat antusias menyampaikan pendapat. Mereka mengeluhkan banyak hal terkait sejumlah kendala saat mau menjalankan usaha. Mulai dari keterbatasan akses modal usaha, pelatihan keterampilan digital, hingga minimnya ruang promosi untuk produk lokal.
Melly pun dengan seksama mendengarkan berbagai masukan dari peserta.
Pelaku UMKM berharap pemerintah lebih aktif memfasilitasi pembinaan dan
kemitraan yang berkelanjutan.
Melalui Balad Melly,kegiatan aspirasi masyarakat ini juga diharapkan dapat mendorong perekonomian keluarga yang lebih mandiri,dengan diberikan berbagai ketrampilan pelatihan seperti memasak,menjahit,tata rias dan lain lain.
Melly Goeslaw ingin masyarakat khususnya Ibu Rumah tangga memiliki ketrampilan yang berhasil dan berdaya guna dengan tujuan meningkatkan sumber penghasilan rumah tangga yang lebih baik.
Melalui kegiatan ini, aspirasi yang dihimpun akan disampaikan kepada pihak legislatif terkait untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih berpihak kepada
rakyat.