Wanitaindonesianews.com, JAKARTA–Pesatnya perkembangan layanan jasa keuangan digital memerlukan pengawasan yang ketat dan upaya edukasi yang masif agar masyarakat terhindar dari risiko penipuan dan jeratan investasi ilegal.
Hal ini menjadi sorotan utama
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS, Anis Byarwati saat menghadiri undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kegiatan “National Financial Health Event 2025”.
Menariknya, acara ini diselenggarakan bertepatan dengan kunjungan Her Majesty Queen Máxima of the Netherlands selaku United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health ke Indonesia.
Antusiasme masyarakat terhadap acara ini terbilang tinggi, terlihat dengan kehadiran 1.000 peserta yang terdiri dari VIP Kementerian/Lembaga, Direksi PUJK, komunitas, dan individu dari vulnerable group (segmen prioritas).
Anis menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin baik antara OJK dan Komisi XI DPR RI.
Terkait kehadiran Ratu Máxima , dia menilai akan menjadi momentum penting untuk menyoroti urgensi financial health dan perlindungan konsumen di tengah masifnya transformasi digital.
“Kontribusi financial health sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi Indonesia, terutama di era transformasi digital,” ujar Anis di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI pada Kamis, 27 November 2025.
Anis menambahkan, komisi XI DPR RI akan terus mendorong OJK agar fokus pada Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat literasi dan perilaku keuangan yang sehat di seluruh lapisan masyarakat, khususnya segmen prioritas. Kesehatan finansial tidak akan tercapai tanpa adanya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem jasa keuangan,” pungkasnya.
Indrawan