Wanitaindonesianews.com, JAKARTA–Tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Azasi Manusia (HAM) Dunia yang tahun ini memasuki usia ke – 77 sejak dirumuskan pada tahun 1948 oleh PBB di Paris. Di Indonesia , Hari HAM Dunia diperingati dalam beragam bentuk kegiatan. Salah satu contoh, Business and Professional Women (BPW) Indonesia menggelar seminar bisnis dan Profesional Perempuan Berdasarkan Prinsip HAM.
Mengambil tema “HAM Sebagai Upaya Mewujudkan Kesempatan yang Setara bagi Semua”, BPW Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian HAM guna mensosialisasikan pemahaman terkait hak azasi manusia khususnya bagi perempuan.
Presiden BPW Indonesia, Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd mengatakan peringatan Hari HAM Dunia tahun ini berdekatan dengan momentum Indonesia memasuki usia ke-100 tahun.
Bersamaan pula dengan upaya menuju era Emas 2045 , dimana para generasi muda memiliki daya saing global dan menjunjung tinggi akhlak yang baik.
Namun faktanya masih banyak anak dan remaja yang menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka mulai dari hak untuk hidup dengan aman, hak atas kebebasan hingga hak untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan.
“Kondisi ini tentunya berpengaruh pada kemampuan mereka dalam mempersiapkan masa depan. Momentum Hari Hak Azasi Manusia Sedunia yang ke-77 ini mengingatkan kita bahwa perlindungan terhadap setiap warga harus menjadi prioritas, terutama perlindungan bagi anak sebagai generasi penerus. Setiap anak berhak mendapatkan penjagaan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara,” ungkap Giwo dalam kegiatan seminar yang digelar secara daring, pada Senin, 8 Desember 2025.
Giwo menghimbau agar setiap perempuan Indonesia dapat menjadi agen perubahan (agent of change) dalam dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM.
“Karena penegakan HAM di Indonesia sudah didukung oleh berbagai instrumen hukum seperti undang-undang, hak azazi manusia, undang-undang tindak pidana kekerasan, seksual dan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang lainnya yang berkaitan. Tinggal bagaimana kita turut ambil bagian dari agen perubahan,” papar Giwo.
Diakhir sambutan, Giwo berharap acara diskusi ini dapat memberikan manfaat dan membuka ruang diskusi konstruktif untuk memperkuat kapasitas perempuan Indonesia dalam ranah bisnis dan profesi.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai yang diwakilkan Giyanto, S.IP., M.Si, Direktur Penguatan Kapasitas HAM MKPU Kementerian HAM RI menyampaikan pentingnya sosialisasi dan edukasi terkait HAM.
“Tujuannya tentu untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, termasuk dengan BPW Indonesia yang beranggotakan para perempuan pelaku bisnis dan perempuan profesional. Melalui kegiatan ini kita mendapat pencerahan mengenai hak azasi manusia. Dan harapannya, di samping terpenuhi HAM-HAM tersebut, tentu tidak melakukan pelanggaran HAM,” ujar Giyanto.
Pemerintah saat ini, lanjutnya, melalui Kementerian HAM sangat konsen dalam penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak azasi manusia.
“Kementerian HAM telah menyusun peta jalan HAM hingga tahun 2045. Peta jalan lima tahun pertama adalah melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai HAM kepada seluruh lapisan masyarakat,” papar Giyanto.
“Di lima tahun berikutnya, Indonesia diharapkan sudah menjadi leading di Asia, kemudian di tahun akhir di 2045, Indonesia menjadi leading country dunia. Untuk itu dari sekarang inilah kita harus bergerak bersama, kita memberikan edukasi nilai-nilai HAM, agar di tahun 2045 dunia melirik kita. Bagaimana melihat bangsa Indonesia, implementasi HAM-nya seperti apa, penghormatannya bagaimana, dan kita akan menjadi contoh negara lain,” tegasnya.
Giyanto kembali mengingatkan bahwa hak itu bersifat universal tidak memandang suku, agama, rasa budaya.
“Hal ini harus terus kita sampaikan , diedukasikan kepada lingkungan kita, masyarakat kita. Agar mereka bukan hanya menuntut hak, tapi bagaimana memiliki kewajiban terhadap orang lain. Ini yang menjadi penting,” ujar Giyanto.
Pada seminar ini, BPW Indonesia juga menghadirkan pembicara lain yakni Ika Kusuma Permana Sari, S.H., M.E (Asdep Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kementerian Pariwisata RI) dan Dahlia Madanih, S.H.I., M.H (Wakil Ketua Komisi Nasional Perempuan).
Dalam paparannya, Ika Kusuma Permana Sari, S.H., M.E mengangkat tentang isu strategis pengarusutamaan gender.
Sedangkan Dahlia Madanih, S.H.I., M.H memberi pemaparan mengenai bentuk-bentuk pengaduan yang diterima Komnas Perempuan sepanjang tahun 2025.
Heryana Hutabarat, Humas BPW Indonesia mengatakan seminar ini menjadi bagian dari kegiatan kolaborasi BPW Indonesia dengan Kementerian HAM untuk melakukan edukasi HAM di 20 titik.
Dengan model daring, edukasi ini diharapkan dapat menjaungkau lebih banyak peserta dari berbagai unsur dan latar belakang.
Indrawan