Wanitaindonesianews.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati, menyoroti kebijakan pemerintah yang mengucurkan insentif Ramadan–Lebaran sebesar Rp12,8 triliun. Bantuan tersebut mencakup dukungan pangan, transportasi mudik, serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja.
Menurut Anis, momentum Ramadan dan Lebaran tidak hanya terkait ibadah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional setiap tahun.
“Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-daerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis kepada awak media di Jakarta, Jum’at, 20 Februari 2026.
Insentif Dinilai Jaga Daya Beli
Anis menilai insentif tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan dan meningkatnya kebutuhan selama Ramadan.
Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi agar kebijakan tidak menjadi program musiman.
“Kami mendukung langkah yang meringankan beban rakyat. Tapi kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya akurasi data penerima bantuan dan distribusi yang tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” ujarnya.
Dampak Konsumsi Bersifat Sementara
Dari sisi ekonomi, Anis mengakui stimulus tersebut dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek, tetapi dampaknya tidak bersifat permanen.
“Untuk jangka pendek, sangat mungkin meningkatkan daya beli. Tapi kita juga harus jujur, dampaknya sifatnya sementara. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil,” jelasnya.
Terkait target pertumbuhan ekonomi 6 persen, ia menilai kebijakan insentif Ramadan lebih sebagai penopang.
“Kalau ditanya apakah kebijakan ini bisa membantu target 6 persen? Saya melihatnya sebagai penopang, bukan penentu utama. Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap membutuhkan investasi, ekspor, dan kepastian usaha,” katanya.
Perhatian pada Petani dan Pedagang
Anis juga mengingatkan agar kebijakan bantuan pangan tidak merugikan produsen.
“Bantuan pangan sangat membantu masyarakat bawah. Tapi jangan sampai kebijakan ini memukul petani dan pedagang kecil. Harga di tingkat produsen juga harus tetap sehat,” ujarnya.
WFA Dinilai Bisa Dukung Ekonomi Daerah
Terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), Anis menilai langkah tersebut dapat membantu mengurai kepadatan arus mudik sekaligus memperpanjang perputaran ekonomi di daerah.
“Work From Anywhere menjelang mudik bisa jadi kebijakan yang cukup cerdas kalau dikelola baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak lebih lama,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan fleksibilitas kerja tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan jadi lambat,” papar Anis.
Secara keseluruhan, Anis menilai kebijakan insentif Ramadan–Lebaran sebagai langkah positif dalam menjaga momentum ekonomi musiman.
Namun, ia menegaskan pentingnya stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi pasca-Lebaran agar daya beli masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.