Wanitaindonesianews.com, JAKARTA – Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) menggelar webinar bertema Mengasuh Gizi Bangsa: Menguatkan Ketahanan Nasional, Sabtu (24/1/2026). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangkaian Hari Gizi Nasional 2026. Tiga narasumber lintas disiplin dihadirkan secara daring untuk membahas peran strategis gizi dalam membangun generasi bangsa yang sehat dan berkualitas.
Dalam webinar tersebut hadir Prof. Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes., M.Med.Ed., Ketua Umum PP PERSAKMI sekaligus Guru Besar Ilmu Gizi FKM Universitas Hasanuddin; dr. Tirta Prawita Sari, MSc, Sp.GK, Dosen FKK UMJ dan Dokter Gizi Klinik RS Pondok Indah; serta dr. Ahmad Kadarsyah, M.S, Farmakolog dan Inisiator Yayasan Wakaf IKRA Padjadjaran.
Ketiganya menyoroti urgensi pemenuhan gizi dari perspektif akademik, klinis, hingga kebijakan pangan nasional.
Gizi sebagai Isu Sosial, Moral, dan Peradaban
Prof. Aminuddin Syam menegaskan bahwa kekurangan gizi atau malnutrisi berdampak langsung pada penurunan kualitas sumber daya manusia dan dapat berujung pada krisis kecerdasan kolektif bangsa.
Menurutnya, persoalan gizi tidak bisa dipandang semata sebagai isu biologis.
“Gizi bukan sekadar isu biologis, melainkan cerminan dari isu sosial, isu moral dan isu peradaban,” tegasnya.
Ia menjelaskan, gizi menjadi isu sosial karena mencerminkan kesetaraan akses dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara sebagai isu moral, gizi berkaitan dengan etika dalam produksi dan distribusi pangan.
“Isu peradaban di mana pemenuhan gizi sangat menentukan kualitas generasi penerus dan arah kemajuan bangsa,” lanjutnya.
Program Makan Bergizi Gratis Harus Berkualitas
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Aminuddin juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Ia menilai MBG sebagai kebijakan yang strategis dan progresif karena menyasar anak sekolah dan ibu hamil.
“Inisiatif ini merupakan langkah fundamental untuk membentuk generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG tidak boleh berhenti pada aspek gratis semata. Program ini harus memastikan pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, pemanfaatan pangan lokal, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, gizi merupakan investasi peradaban bangsa, sehingga negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap kualitas pangan yang dikonsumsi rakyat, mulai dari sumber hingga proses penyajiannya.
Strategi Perbaikan Gizi Kelompok Rentan
Sementara itu, dr. Tirta Prawita Sari menekankan pentingnya strategi perbaikan gizi yang berfokus pada kelompok rentan, seperti bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui, lansia, serta penyandang penyakit.
“Mereka menjadi kelompok rentan karena membutuhkan nutrisi tinggi untuk tumbuh kembang atau pemulihan, membentuk sistem imun atau memperbaiki sistem imun yang belum sempurna,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kelompok rentan sering kali menghadapi keterbatasan akses ekonomi, pengetahuan, dan mobilitas.
Dampak jangka panjang dari kekurangan gizi pada kelompok ini adalah menurunnya kualitas hidup di masa depan.
Beban Ganda Masalah Gizi di Indonesia
Dr. Tirta mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi beban ganda malnutrisi.
Berdasarkan data SSGI 2024, sebanyak 19,8 persen atau sekitar 4,48 juta balita mengalami stunting. Sementara itu, data SKI 2023 mencatat 23,4 persen penduduk dewasa mengalami obesitas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menawarkan empat strategi utama. Pertama, edukasi gizi melalui penyuluhan gizi seimbang Isi Piringku, pelatihan ASI eksklusif dan MPASI, serta kampanye melalui media massa dan tokoh masyarakat.
Strategi kedua adalah pemberian suplemen dan fortifikasi, seperti tablet tambah darah bagi ibu hamil, garam beryodium, vitamin A untuk balita, serta fortifikasi pangan pada tepung, minyak, dan susu.
Ketiga, pemantauan pertumbuhan melalui Posyandu untuk deteksi dini masalah gizi dan memastikan imunisasi lengkap. Keempat, peningkatan akses pangan bergizi melalui kebun gizi, pasar murah, dan bantuan pangan.
Politik Pangan Kolonialis dan Ketergantungan Impor
Pandangan berbeda disampaikan dr. Ahmad Kadarsyah yang menyoroti persoalan gizi dari sudut pandang politik pangan.
Ia menilai masih adanya praktik politik pangan kolonialis yang membuat masyarakat bergantung pada pangan impor.
“Praktik politik pangan kolonialis sangat menguntungkan penjajah sekaligus menciptakan ketergantungan rakyat akan pangan impor,” jelasnya.
Ia menyebut Indonesia sebenarnya kaya akan pangan lokal, mulai dari sagu di Papua dan Maluku, jagung dan sorgum di NTB dan NTT, hingga ubi, singkong, dan talas di Jawa, Madura, serta Sumatra.
Selain sumber karbohidrat, Indonesia juga memiliki kekayaan protein nabati, sayuran, dan buah-buahan.
Namun, politik pangan kolonialis mendorong masyarakat hanya mengandalkan beras dan meninggalkan pangan lokal. Padahal, menurut Ahmad, Indonesia memiliki potensi besar untuk swasembada pangan.