WanitaIndonesianews.com, JAKARTA–Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2022.  Wida Septarina, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua APSAI Pusat periode 2022-2027.

 

 

 

Pada kegiatan  Munas dan Rakernas yang digelar selama 2 hari, 14-15 Oktober 2022 itu salah satunya adalah menerima laporan pengurus APSAI Pusat 2016-2022 dan memilih serta melantik pengurus APSAI Pusat periode 2022-2027.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga turut menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Pusat dan APSAI Daerah periode 2022-2027, Sabtu 15 Oktober 2022.

Pengukuhan dilakukan setelah APSAI menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional 2022 selama dua hari, 14-15 Oktober 2022 dengan tema “APSAI Maju, Anak Indonesia Terlindungi”.

Kegiatan ini dilakukan secara hybrid dan diikuti oleh anggota APSAI Pusat dan 18 APSAI daerah yang hadir dari berbagai kota/kabupaten dan propinsi di Indonesia.

Ketua Umum APSAI periode 2016-2021 Luhur Budijarso dalam pengantar Laporan
Pertanggungjawaban memberikan highlight beberapa pencapaian penting di masa kepengurusannya.

Sebut saja aksi nyata perusahaan anggota dalam mendukung hak dan kesejahteraan anak, penyelenggaraan Anugerah Pelangi dan pengakuan keberadaan APSAI di forum Internasional.

“Capaian penting lain yang menjadi catatan adalah meningkatnya jumlah anggota APSAI daerah secara signifikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, meskipun harus melalui 2 tahun masa pandemi,” jelas Luhur.

Dalam Munas dan Rakernas tersebut juga disepakati menerima laporan pengurus APSAI Pusat 2016-2021.

Adapun hasil Munas dan Rakernas, Wida Septarina, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua APSAI Pusat periode 2022-2027.

Menteri Bintang berharap APSAI dapat terus mendorong perlindungan hak anak di Indonesia.

“Sejalan dengan visi dan misinya, APSAI
diharapkan dapat terus menggugah kepedulian dan meningkatkan peran aktif
perusahaan atau pelaku bisnis agar peduli terhadap pemenuhan hak anak dan
mendorong terciptanya Indonesia Layak Anak 2030,” kata Bintang.

Dalam arahannya, Menteri Bintang Puspayoga meminta adanya kolaborasi pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan upaya menuju Indonesia Layak Anak 2030. Pemerintah menilai ini adalah langlah strategis.

Bintang mengatakan, dari 270,2 juta populasi penduduk Indonesia, sekitar 30 persennya adalah anak-anak. Dengan proporsi jumlah anak yang cukup besar itu maka pemenuhan hak dan perlindungan anak harus menjadi perhatian semua pihak.

Wida Septarina (tengah) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua APSAI Pusat periode 2022-2027 (foto: ist) 

“Anak adalah generasi penerus yang akan menjadi pemain utama menuju Indonesia emas 2045,” tegasnya.

Diakui regulasi terkait anak sudah banyak namun hingga kini persoalan perlindungan terhadap anak-anak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Karena itu, kolaborasi menjadi kunci penting agar perlindungan dan pemenuhan hak anak bisa dioptimalkan.

“Kehadiran APSAI menjadi mitra penting dan strategis pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak-anak Indonesia,” tambah Bintang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2009 – 2014 Linda Gumelar dan Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Lenny Rosalin, juga turut hadir dalam kegiatan Munas dan Rakernas tersebut. Kedua pembina APSAI ini turut membidani lahirnya APSAI pada 2011.

“APSAI merupakan wadah percepatan implementasi peran dunia usaha dalam pemenuhan hak anak Indonesia. Lewat APSAI pula kita bisa memastikan sinergi dunia usaha dengan program pemerintah dalam mewujudkan Kota atau Kabupaten layak anak,” jelas Lenny.

Saat ini APSAI telah berdiri di 19 propinsi, 58 kabupaten/kota dan beranggotakan 1440 perusahaan anggota di seluruh Indonesia.

Wida Septarina mengatakan, program 100
hari pengurus terpilih adalah melakukan konsolidasi internal organisasi untuk
memastikan adanya kesatuan langkah pusat dan daerah untuk percepatan target
Indonesia Layak Anak 2030.