Anak-anak Indonesia semakin aktif hidup di ruang digital, namun pada saat yang sama menghadapi tekanan serius terhadap kesehatan mental dan perlindungan anak. Di sisi lain, krisis iklim yang kian nyata turut berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak, mulai dari pangan, pendidikan, hingga rasa aman.
Temuan tersebut disampaikan dalam diskusi media awal tahun 2026 yang digelar oleh Save the Children Indonesia.
Berdasarkan data dari studi pada tahun 2025 tentang penguatan perlindungan digital dan kesejahteraan anak ditemukan sebanyak 40 persen anak SMP menghabiskan 3–6 jam di depan gawai.
Puncak penggunaan gawai terjadi pada pukul 18.00–21.00, dengan anak perempuan tercatat menghabiskan waktu layar lebih lama dibandingkan anak laki-laki. Temuan ini menegaskan bahwa dunia digital telah menjadi ruang hidup utama anak.
Bahkan, ketika sekolah melarang penggunaan ponsel, anak-anak tetap berupaya mengakses gawai saat jam pelajaran.
Literasi Digital Tinggi Tak Selalu Sejalan dengan Kesehatan Mental
Studi tersebut juga menemukan bahwa meningkatnya literasi digital tidak berkorelasi langsung dengan kesejahteraan mental anak.
Semakin tinggi tingkat kecanduan digital, kondisi kesehatan mental anak justru semakin memburuk.
Anak-anak umumnya sudah memahami berbagai risiko di ruang digital, seperti penipuan, peretasan, pencurian data, dan perundungan siber. Namun, kesadaran tersebut belum dibarengi dengan keterampilan untuk merespons secara aman dan sehat.
“Anak-Anak tahu risiko di ruang digital, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Literasi digital saja tidak cukup. Anak membutuhkan penguasaan kompetensi digital yang utuh, pendampingan orang tua, serta dukungan kesehatan mental yang memadai,” tegas Dessy Kurwiany Ukar, CEO Save the Children Indonesia.
Krisis Iklim Kian Mengancam Pemenuhan Hak Anak
Di saat bersamaan, anak-anak juga menghadapi krisis lain yang tidak kalah mengkhawatirkan. Laporan Voluntary National Review SDG’s Tahun 2025 menunjukkan bahwa krisis iklim telah merenggut hak-hak anak.
Dampak krisis iklim antara lain mengganggu pola makan dan kesehatan anak, menurunkan pendapatan keluarga, serta meningkatkan risiko perlindungan anak, terutama dalam situasi bencana.
Akses Air Bersih dan Layanan Kesehatan Masih Bermasalah di Pengungsian
Kajian bersama Save the Children Indonesia dan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025 menemukan bahwa kecukupan air bersih di lokasi pengungsian masih belum merata, sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.
Selain itu, banyak fasilitas kesehatan terdampak dan tidak mampu melayani secara optimal. Kebutuhan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui juga belum terpenuhi secara memadai.
Prioritas Perlindungan Anak Memasuki Tahun 2026
Menghadapi situasi tersebut, Save the Children Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi.
Memasuki tahun 2026, terdapat sejumlah prioritas mendesak yang perlu dilakukan.
Prioritas tersebut meliputi penguatan keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan, sistem perlindungan, serta partisipasi anak, guru, dan orang tua.
Selain itu, peningkatan literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim yang bermakna bagi anak juga menjadi fokus utama.
Pemenuhan hak anak dalam tahapan transisi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat juga menjadi perhatian penting.
Save the Children Indonesia menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan aman, sehat dan tangguh menghadapi krisis dan perubahan zaman. Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita-cita itu akan sulit tercapai,” pungkas Dessy Kurwiany Ukar, CEO Save the Children Indonesia.