Pemerintah Harus Responsif Soal Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

WanitaIndonesianews.com, JAKARTA– Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengomentari informasi Bank Dunia tentang kemiskinan ekstrem Indonesia yang tinggal 1,5%.

 

Anis Byarwati mengatakan Fraksi PKS  mengapresiasi pencapaian pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. T

Namun ada sedikit catatan  bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia masih menggunakan asumsi Purchasing Power Parity (PPP) sebesar US$ 1,9 per kapita per hari.

Sedangkan saat ini World Bank sudah menggunakan asumsi PPP sebesar US$ 2,15 per kapita per hari, jika menggunakan asumsi terbaru tentu angka kemiskinan ekstrem kita bertambah.

“Kita ingin Pemerintah responsif dan menyiapkan program pengentasan kemiskinan ekstrem lebih fokus dan tepat sasaran. Fokusnya tetap mencakup rumah tangga yang secara ekonomi tidak aman, yang rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan”, jelas Anis.

Bank Dunia juga menaikkan ketentuan batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah (lower middle-income class). Batas kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan dari US$3,20 menjadi US$3,65 per orang per hari.

“Sekiranya batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan seperti saran Bank Dunia dari US$ 3,2 menjadi US$ 3,65 per kapita per hari, maka akan terlihat penduduk sangat rentan secara ekonomi, apabila terjadi guncangan seperti pandemi atau kondisi ekonomi lainnya, mereka dengan cepat jatuh dibawah garis kemiskinan” ujarnya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini mengingatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.

“Per September 2022, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 26,36 juta atau 9,57% artinya masih jauh dari target 7%. Bahkan angka kemiskinan di 14 provinsi masih berada di atas rata-rata nasional.

Legislator wanita PKS ini menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah selama ini belum efektif dan mencapai sasaran secara tepat dan langsung.

“Saya mengingatkan, dilapangan program-program pengentasan kemiskinan banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan data yg digunakan banyak yang kurang tepat sasaran. Sementara disisi lain kita ketahui bahwa target Pemerintah sangat ambisius,” pungkas Anis.

2 Replies to “Pemerintah Harus Responsif Soal Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia”

  1. You really make it seem really easy with your presentation but I find this topic to be really something
    which I believe I’d never understand. It seems too
    complex and very huge for me. I am taking a look ahead on your next post, I
    will attempt to get the grasp of it! Escape room

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *